Pemerintah Abai Lindungi Rakyat, Masyumi Reborn Dan Komunitas Pemuda Madani Gelar Mosi Online

DEMOKRASI.CO.ID - Mosi Online dengan tema "Daerah Lockdown dan Masalah Integrasi Nasional" sukses digelar oleh Masyumi Reborn bekerjasama dengan Komunitas Pemuda Madani, Jumat (3/4).

Topik tersebut diangkat karena tidak sinkronnya kebijakan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah menghadapi Covid-19, sekaligus mengenang 70 Tahun "Mosi Integral Natsir".

Diskusi via aplikasi Zoom menghadirkan empat pembicara yakni Lukman Hakiem (mantan anggota DPR RI, penulis buku Muhammad Nastsir); Ahmad Yani (mantan anggota DPR RI), Furqan Jurdi (penulis buku Api Kata-kata), dan Rizal Fauzi (penulis buku Predator Demonstran).

Lukman Hakiem memaparkan M. Natsir memiliki peran besar dalam peralihan dari Sistem Pemerintahan Federasi (Serikat) menuju bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebelum mengajukan Mosi Integral bangsa, Natsir terlebih dahulu melakukan lobi politik ke daerah dan tokoh di pemerintah pusat.

"Natsir juga melakukan 'lobying' ke semua ketua fraksi di parlemen, sehingga dalam pidatonya tidak ada satupun perbedaan pendapat sehingga menghasilkan keputusan beralih ke negara kesatuan," ujar Lukman Hakiem.

Adapun Ahmad Yani lebih menekankan pada abainya pemerintah pusat melindungi keselamatan rakyat yang berakibat pada banyaknya korban berjatuhan akibat Covid-19. Tenaga medis banyak yang menjadi korban. Terbanyak dibanding negara lain akibat virus ini.

"Sayangnya, pemerintah pusat seakan lepas tangan dan tidak bertanggung jawab karena memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar. Opsi Karantina Wilayah justru tidak diambil, padahal UU Kekarantinaan Kesehatan menyediakan pilihan tersebut. Hal tersebut juga mengabaikan aspirasi masyarakat di beberapa daerah. Akibatnya, muncul 'distrust' terhadap pusat, terbukti dengan keputusan beberapa daerah melakukan karantina secara mandiri," ucap Ahmad Yani.

Lebih lanjut, Ahmad Yani menuntut pemerintah pusat untuk terbuka memberikan informasi dan jujur terkait kesiapan anggaran negara. Selama ini, pejabat di pusat justru tidak konsisten, amburadul dan saling tumpang tindih dalam memberikan keterangan.

"Saran saya untuk para anak muda, buatlah petisi untuk menuntut mundur para pejabat tersebut karena terbukti gagal menjalankan wewenangnya. Mereka harus bertanggung jawab atas kelalaian yang mereka perbuat," tegas mantan anggota Komisi III DPR ini.

Diskusi tersebut diikuti oleh 60 orang yang terdiri dari akademisi, aktivis dan tokoh pemuda lintas daerah. (Rmol)