Showing posts with label Ekbis. Show all posts
Showing posts with label Ekbis. Show all posts

Saturday, 4 April 2020

Simak Penjelasan PLN Soal Cara Dapatkan Listrik Gratis dan Diskon


DEMOKRASI.CO.ID - Mengurangi beban masyarakat selama bencana wabah virus corona Covid-19, pemerintah telah memberikan keringanan kepada masyarakat dengan menggratiskan tarif listrik kepada pelanggan 450 VA dan diskon sebesar 50 persen pada 900 VA.

Wakil Direktur PLN Dermawan Prasojo menuturkan, kebijakan tersebut berlaku selama tiga bulan kedepan.

Disebutkan pula, pemberian listrik gratis dan diskon tersebut akan diberikan pada pelanggan pasca bayar dan pelanggan yang menggunakan token di akhir bulan.

“Sebesar apa? yaitu sebesar pemakaian bulanan tertinggi dari pemakaian selama 3 bulan terakhir. Jadi yang tertinggi selama 3 bulan terakhir,” katanya.

Lebih lanjut, Dermawan menjelaskan, khusus pelanggan listrik 900 VA hanya untuk pelanggan yang diberikan subsidi yaitu berkode R1 900 VA. Sedangkan untuk kode R1M 900 VA tidak mendapatkan diskon.

Adapun cara untuk mendapatkannya sangat mudah dengan menggunakan nomor WhatsApp ke 0812 2123 123. Nantinya, akan mendapatkan balasan, terus kemudian dimasukkan ID pelanggan. Dari ID pelanggan akan ada kode token listrik gratis yang kemudian bisa dimasukkan pada KWH meter untuk mendapatkan diskon nya atau gratisannya.

“Untuk itu nomor whatsApp 0812 2123 123 insya Allah nanti akan bisa berjalan mulai hari Senin. Tapi saat ini masih dalam perbaikan, bukan dari di pihak PLN nya tetapi dari server dan pihak whatsapp-nya dengan Facebooknya,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga menyediakan layanan melalui akses website resmi PLN yaitu www.pln.co.id. Nantinya, pelanggan dapat memilih menu pelanggan, di situ sudah ada sub menu namanya stimulus Covid 19 seperti arahan dari bapak presiden.

Masukan ID pelanggan dan atau nomor meternya kemudian masuk ke token listrik gratis, akan ditampilkan layarnya. kemudian begitu token listrik gratisnya berhasil didapatkan, pelanggan memasukkan angka tersebut ke KWH meter, agar bisa mendapatkan gratisan nya atau diskonya sesuai dengan arahan dari pemerintah tersebut.

“Ini kalau ada pelanggan yang melihat struknya, kalau pas beli token, ini kodenya ada R1M, M ini artinya mampu. Itu berarti walaupun itu 900 VA tetapi mohon maaf, yang R1M berarti non subsidi atau mampu memang saat ini tidak eligible untuk mendapatkan diskonnya 50 persen,” jelasnya. [pojoksatu]

Ratusan BUMN & Anak-Cucu Usaha Bakal Ditutup


DEMOKRASI.CO.ID - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal mehilangkan 70% dari 142 BUMN serta 800 anak dan cucu usaha dalam rangka konsolidasi untuk membuat perusahaan pelat merah lebih efisien. Namun dalam proses konsolidasi ini diharapkan tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan kementerian telah melakukan mapping terkait rencana ini dan akan disampaikan dalam rapat kerja bersama dengan parlemen siang ini. Proses ini akan dilakukan secara bertahap, bahkan diperkirakan baru akan rampung setelah masa jabatannya habis.

"Sama juga contoh saya rapat kerja dengan Komisi VI jam 1 siang ini, ada mapping, saya ga bisa bagikan di sini. 70% dari mapping saya konsolidasikan jadi kalau liat total perusahan BUMN 142 dengan anak cucu 800. Kebayang ga 70% konsolidasi. ada 2 tahap tahap saya dan menteri berikutnya. Karena proses," kata Erick dalam video conference, Jumat (3/4/2020).

Erick melanjutkan, seluruh perusahaan BUMN ini nantinya akan dikelompokkan dalam beberapa sub-holding. Selain itu, nantinya juga ada 14 klaster perusahaan yang akan memudahkan menteri dan wakil-wakilnya lebih mudah untuk melakukan pengawasan.

"Dari 27 klaster kita akan coba sesuai dengan supply chain juga business chain ini kita akan coba efisiensi jadi 14 klaster. Jadi wamen cuma pegang 7-8 klaster, kita hampir cut 50%," terangnya.

Adapun langkah konsolidasi anak usaha ini sudah dimulai dengan merasionalisasikan anak dan cucu usaha dari tiga BUMN, yakni PT Pertamina (Persero), PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA).

Hal ini dilakukan karena sebelumnya banyak anak usaha BUMN yang memiliki kesamaan portofolio dan juga kurang optimal memberikan nilai tambah bagi perusahaan induk. Proses ini sudah dikaji sejak akhir 2019 da terus berjalan hingga saat ini.

"Rasionalisasi dan konsolidasi ini diharapkan dapat menghasilkan peningkatan efektivitas operasional dan tata kelola bisnis yang optimal guna memberikan nilai tambah bagi Negara," kata Erick.

Dalam prosesnya, Menteri BUMN menekankan kepada perusahaan plat merah untuk sebisa mungkin meminimalisir pengurangan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Untuk itu, masing-masing BUMN telah menyiapkan strategi dan skenario rasionalisasi dan konsolidasi terhadap karyawan, antara lain melalui optimalisasi dan alih tugas antar anak perusahaan maupun dengan perusahaan induk.

Adapun untuk tahap pertama saat ini Pertamina akan merasionalisasi 25 perusahaan, kemudian 20 perusahaan oleh Telkom Indonesia dan 6 perusahaan dari Garuda Indonesia.

Pasca Wabah Corona, Persaingan Bisnis akan Makin Ketat

Erick juga memberi pesan kepada para jajaran direksi perusahaan BUMN agar memiliki arah dan fokus bisnis yang jelas di tengah persaingan bisnis yang bakal lebih ketat lagi usai wabah virus corona (COVID-19) akan berlalu dari Indonesia.

"Hal ini saya harapkan para perusahaan BUMN dan banyak BUMN yang statusnya Tbk harus punya arah dan juga kepastian yang jelas karena persaingan ini akan makin [ketat] terus, apalagi setelah covid-19 akan banyak perusahaan efisien setelah covid-19 [berlalu]," tegas Erick dalam konferensi video di Jakarta, Jumat (3/4/2020).

Erick menegaskan soal perampingan BUMN, pihaknya akan melakukan pemangkasan menjadi 14 klaster saja dari 27 klaster BUMN yang ada.

"Dari 27 klaster kita akan coba sesuai dengan supply chain juga, kita akan coba efisiensi jadi 14 klaster, jadi setiap wamen [wakil menteri pegang] 7-8 klaster, kita hampir cut 50%," kata pendiri Mahaka Media ini.

Menteri BUMN Erick Thohir memberi pesan kepada para jajaran direksi perusahaan BUMN agar memiliki arah dan fokus bisnis yang jelas di tengah persaingan bisnis yang bakal lebih ketat lagi usai wabah virus corona (COVID-19) akan berlalu dari Indonesia.

"Hal ini saya harapkan para perusahaan BUMN dan banyak BUMN yang statusnya Tbk harus punya arah dan juga kepastian yang jelas karena persaingan ini akan makin [ketat] terus, apalagi setelah covid-19 akan banyak perusahaan efisien setelah covid-19 [berlalu]," tegas Erick dalam konferensi video di Jakarta, Jumat (3/4/2020).

Erick menegaskan soal perampingan BUMN, pihaknya akan melakukan pemangkasan menjadi 14 klaster saja dari 27 klaster BUMN yang ada.

"Dari 27 klaster kita akan coba sesuai dengan supply chain juga, kita akan coba efisiensi jadi 14 klaster, jadi setiap wamen [wakil menteri pegang] 7-8 klaster, kita hampir cut 50%," kata pendiri Mahaka Media ini.

Sudah Mulai, 51 Anak-Cucu Usaha 3 BUMN Dilebur

Kemarin Kementerian BUMN resmi memulai penutupan total 51 anak dan cucu usaha BUMN dari 3 perusahaan. Hal ini merupakan bagian dari rasionalisasi perusahaan-perusahaan BUMN.

Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat kerjanya bersama dengan Komisi VI DPR RI hari ini menyebutkan bahwa penutupan anak usaha BUMN ini akan terus dilakukan ke depannya, tidak hanya terfokus pada PT Pertamina (Persero), PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) saja.

"Pada saat ini kami sudah melakukan langkah, hari ini Garuda menutup 6 perusahaan , pertamina 25 anak usaha perusahaan dalam 2 tahun. Lalu Telkom tahun ini 20 . Ini masih 3 perusahaan, kita minta terus," kata Erick dalam rapat kerja virtual siang ini, Jumat (3/4/2020).

Dalam rapat ini Erick memaparkan, kementerian telah melakukan pemetaan perusahaan-perusahaan BUMN. Hasil dari pemetaan tersebut, kementerian telah membagi kelompok jumlah perusahaan berdasarkan keberlangsungan usahanya.

"Pemetaan akan menentukan langkah dan strategi untuk BUMN apakah dipertahankan, transformasi, konsolidasi atau apakah pemenuhan publik apakah divestasi," terangnya.

Berikut hasil pemetaan yang disampaikan menteri BUMN:

Foto: Dok Kementerian BUMN

Pengakuan Erick Thohir di Tengah Corona, Utang BUMN Jatuh Tempo Juni 2020


DEMOKRASI.CO.ID - Kementerian BUMN masih terus melakukan langkah antisipatif terkait dampak virus corona (Covid-19) yang mewabah di tanah air. Namun begitu, tak dipungkiri dampak tersebut terus menyasar ke berbagai sektor, termasuk keuangan negara.

Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) 1/2020 tentang Keuangan Negara dan Sistem Stabilitas Keuangan Negara, namun utang itu akan jatuh tempo dalam waktu dekat.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, dampak wabah Covid-19 itu turut menyasar pada utang BUMN, salah satunya Garuda Indonesia yang memiliki obligasi senilai 500 juta dolar AS dan jatuh tempo Juni 2020 nanti.

"Kita ketahui bahwa industri penerbangan di mana-mana, di seluruh dunia sedang collapse ya, sedang rubuh," kata Erick Thohir saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI melalui telekonferensi, Jumat (3/4).

Menurut Erick Thohir, sebetulnya BUMN telah memiliki jalan keluar untuk mengantisipasi dampak Covid-19 itu. Antara lain pada sektor transportasi yang bisa membuat ibadah haji dan umrah tetap diselenggarakan. Namun hal itu urung terlaksana karena pandemik Covid-19 ini menyasar kota suci Mekah.

"Garuda sempat punya jalan keluar yang sangat baik, ketika haji umrah tetap berjalan. Kita tutup beberapa penerbangan luar negeri yang sudah tidak efisien, tetapi mengutamakan penerbangan dalam negeri. Awalnya baik, tetapi karena sekarang ditutup semua, sudah tentu menjadi cashflow-nya sangat negatif," jelasnya.

Selain itu, Badan Urusan Logistik (Bulog) pun menghadapi tekanan utang jangka pendek akibat keterbatasan kas dan penumpukan inventarisasi. Di mana kas jangka pendek tersebut berasal dari Himpunan Bank Milik Negara(Himbara).

Untuk mengatasi kondisi yang menimpa Bulog, dirinya sudah melakukan rapat terbatas bersama pihak terkait, seperti Menteri Sosial dan Menteri ESDM untuk mencari solusi terbaik.

"Sesuai dengan solusi Perppu, maka sekarang inventory akan digelontorkan sebagai bansos langsung kepada rakyat," demikian Erick Thohir. (*)

Friday, 3 April 2020

Blak-Blakan Erick Thohir: RI Butuh 1,5 Juta APD, Jujur BUMN Tak Ada!


DEMOKRASI.CO.ID - Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan hingga saat ini BUMN masih kekurangan Alat Pelindung Diri (APD) untuk dokter dan tenaga medis yang menangani pasien corona, jika terus bertambah.

Erick menjelaskan sudah melakukan simulasi terhadap kemampuan rumah sakit BUMN jika wabah virus corona di Indonesia terus bertambah. Menurut Erick, rumah sakit milik BUMN dan jaringannya mampu menampung sekitar 10.000 pasien.

Untuk menangani sekitar 10.000 pasien, kata Erick, dibutuhkan sekitar 1,5 juta APD. "Sebagai catatan 10 ribu pasien kebutuhan APD 1,5 juta, jujur nggak ada," jelas Erick saat menjawab pertanyaan dari Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Jakarta, Jumat (3/4/2020).

Sementara itu, untuk ventilator dibutuhkan sebanyak 500 unit. Sementara BUMN hanya mampu menyediakan hanya setengahnya. Pabrik mobil di dalam negeri memang mengaku bersiap memproduksi alat yang membantu pernapasan pasien covid-19.

Demikian pula dengan swab test BUMN hanya punya 40.000 unit. Sementara untuk obat, BUMN punya stock 60.000, berupa chloroquine, zitromax dan obat-obat lainnya.

Selain membantu pasien corona, BUMN juga membantu memberikan keringanan suku bunga khususnya yang ikut Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) oleh BUMN.

Erick menyebutkan, alokasi untuk PKBL melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) tetap sama dan tidak dikurangi. Namun nilai alokasi CSR BUMN tadinya untuk bencana hanya 5%, akan ditingkatkan menjadi 30% pada tiga bulan pertama dan bisa naik menjadi 60% jika diperlukan.(*)

Kenapa warga rohingya diusir dari negaranya

  Warga Rohingya telah mengalami pengusiran dan diskriminasi di Myanmar selama beberapa dekade. Konflik terhadap etnis Rohingya bersumber da...