DEMOKRASI.CO.ID - Belakangan rencana kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Gubernur Anies Baswedan dalam penanganan virus corona seakan terus dijegal oleh pemerintah pusat.
Seperti rencana penghentian operasi bus antarkota antarprovinsi (AKAP) untuk memutus penyebaran virus corona yang dijegal Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).
Padahal, selama ini kebijakan Luhut tak terlihat benar-benar memutus mata rantai penyebaran corona.
“Ya (tindakan dan ucapan LBP) kontra terus, sementara kita misalkan tidak boleh bergerak ke mana-kemana disuruh diam, tapi LBP malah bela tenaga kerja asing. China masuk, misalkan ya,” ucap Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PAN, Yandri Susanto, Jumat (3/4).
Seharusnya, Luhut membuka diri terhadap ide-ide kebijakan yang dinilai lebih efektif, seperti yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta. Hal ini semata-mata demi kepentingan rakyat.
“Menurut saya Pak LBP selalu (berkutat) dengan hal-hal yang sensitif dan kontroversial. Menurut saya kalau tidak sanggup, ya jangan berlagak sanggup dan seolah-olah ide orang benar itu menjadi salah, gitu loh,” tegas Yandri.
“Kita harusnya kompak, ngomongnya yang enak-enak. Kalau ide orang lain bagus ya jangan disalahkan dan menurut saya ambil. Kaya Anies, jangan dianggap sebagai lawan politik, kalau idenya bagus menurut saya ambil,” pungkas Yandri.[psid]
No comments:
Post a Comment