DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa kali menegaskan supaya pemerintah daerah satu visi dengan pemerintah pusat, termasuk dalam penanganan virus corona (Covid-19). Penegasan yang berulang-ulang dari kepala negara itu dianggap sebagai gambaran pemerintahan yang tak satu komando.
“Memang disayangkan dalam situasi darurat, kebijakan pemerintah tidak satu komando. Hal ini berbanding terbalik dengan rezim SBY-JK,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, saat dikonfirmasi akhir pekan ini.
Menurut dia, pemerintahan di zaman Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY (2004-2009) lebih terukur dan terarah soal komando kebijakan pusat di masa darurat. Eks ketua umum Partai Demokrat itu dinilai bisa mengarahkan kepala daerah dengan baik. Begitu pula dengan partnernya, Jusuf Kalla ketika itu.
“Di mana pemerintah pusat sanggup memimpin aktivitas daerah dalam hal penanganan situasi darurat,” ucap Dedi.
Menurut dia, tidak satu komandonya antara pusat dan daerah di zaman Jokowi dikarenakan beberapa hal. Misalnya karena pemerintah pusat tak bergerak cepat.
Malah, kata Dedi, daerah banyak yang memberlakukan karantina wilayah terlebih dulu. Meski berkali-kali Jokowi mengatakan kebijakan itu kewenangan pusat.
“Ada potensi daerah kehilangan kepercayaan pada pemerintah pusat seiring lambatnya kebijakan pusat terkait langkah strategis yang harus diambil daerah,” ucap Dedi.
Menurut dia, Jokowi kini berusaha bertindak lebih tegas untuk menggerus krisis kepercayaan tersebut. Langkah yang ditempuh pun harus lebih strategis dan bisa memberi dasar yang jelas bagi daerah untuk bertindak, sebagaimana fungsi pemerintah pusat semestinya.
“Untuk itu, presiden merasa perlu memberikan tekanan karena semakin hari semakin banyak daerah yang mengambil langkah di luar instruksi pusat,” kata dia. (*)
No comments:
Post a Comment