Showing posts with label Headline. Show all posts
Showing posts with label Headline. Show all posts

Saturday, 4 April 2020

Jumlah Jenazah yang Dikubur Naik di Jakarta, Anies Duga Ada Data Corona yang Disembunyikan


DEMOKRASI.CO.ID - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan curiga ada data kematian COVID-19 yang disembunyikan pemerintah pusat. Sebab, angka warga Jakarta yang dimakamkan meningkat tajam di bulan Maret 2020.

Menurut data yang dilansir situs channelnewsasia.com (4/4/2020), pada Maret 2020, ada 4.400 warga DKI Jakarta yang dikubur di Jakarta. Itu berdasarkan data dari Dinas Taman dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan pada Maret 2019, seblum adanya COVID, angka yang dimakamkan cuma 3.100 orang.

Sementara itu, data korban jiwa akibat COVID-19 di kota Metropolitan ini adalah 971 kasus dan yang meninggal dunia 90 orang.

Padahal tetapi tidak ada epidemi baru yang dilaporkan di Jakarta selama periode tersebut dan juga tidak ada bencana alam besar.

Sayangnya angka-angka dari Dinas tersebut tidak mengidentifikasi penyebab kematian. Belum diketahui pula apakah kematian juga diakibatkan penyakit lain, seperti demam berdarah dengue yang juga tengah mewabah di Indonesia atau penyakit lain.

Anies mencurigai jumlah infeksi dan kematian di Jakarta telah dilaporkan itu karena lewat kualitas pemeriksaan yang dianggap terendah di dunia. "Ini sangat mengganggu," kata Baswedan merujuk pada statistik pemakaman.

"Aku berusaha untuk menemukan alasan lain selain kematian COVID-19 yang tidak dilaporkan."

Seorang staf kantor Gubernur DKI Jakarta mengklaim mendapat laporan dari staf rumah sakit di Jakarta bahwa ada n tubuh 438 orang yang mereka duga meninggal karena COVID-19 antara 6 Maret-2 April 2020.

Sementara itu, Achmad Yurianto, seorang pejabat senior Kementerian Kesehatan, membela sistem pelaporan dan pengujian. Ia mengatakan pemerintah pusat mendasarkan data pada hasil lab menggunakan metode polymerase chain reaction (PCR) yang akurat.

Namun Achmad tak mau menanggapi soal melonjaknya angka pemakaman.(*)

4.377 Orang Dikubur di Jakarta pada Maret 2020, Meningkat Hampir 2 Kali Lipat


DEMOKRASI.CO.ID - Jumlah kematian akibat virus corona di Jakarta terus meningkat. Per Jumat (3/4), tercatat ada 98 orang yang meninggal akibat positif corona di Jakarta. Selain itu ada ratusan jenazah yang dimakamkan dengan protokol COVID-19.

Angka kematian ini diduga mendongkrak jumlah jenazah yang dikubur di Jakarta. Dalam paparan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, terlihat adanya kenaikan jumlah jenazah yang dikubur pada Maret 2020, yakni sebanyak 4.377 orang. 

Jumlah tersebut naik hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan Februari 2020, yakni sebanyak 2.459 orang.

Tak hanya itu, jumlah jenazah yang dikubur pada Maret 2020 juga dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan rata-rata penguburan jenazah di DKI pada 2018 dan 2019. Adapun jumlah rata-rata penguburan jenazah pada 2018 sebanyak 2.774 orang dan 2.745 orang pada 2019.

Meski demikian, belum diketahui secara pasti mengapa ada lonjakan dua kali lipat jumlah orang yang dimakamkan di DKi Jakarta pada Maret 2020.

Bila meningkatnya jumlah orang yang meninggal karena terkait corona, tentu sangat mengejutkan.

Data dari situs resmi pemerintah per tanggal 3 April 2020 pukul 18.00 WIB, korban meninggal karena corona di Jakarta ialah 98 orang. Sementara data dari Pemprov DKI, jumlah orang yang dimakamkan dengan protokol corona 401 orang.

Lantas mengapa masih ada lonjakan seribuan orang lebih yang dimakamkan di Jakarta pada bulan Maret? Apakah jenazah-jenazah itu merupakan korban corona yang tidak diketahui dan tidak tercatat?

Anies sempat menyebut, sudah ada 283 jenazah di DKI yang dikubur dengan protap pemakaman jenazah terinfeksi corona. Dari 283 orang yang dikubur dengan protap jenazah corona, belum semuanya terkonfirmasi positif.

"Sejak tanggal 6 Maret mulai ada kejadian pertama sampai kemarin tanggal 29 ada 283 kasus," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Senin (30/3).

Namun angka tersebut terus bertambah. Saat melakukan teleconference dengan Wapres Ma'ruf Amin tiga hari berselang, data pemakaman dengan protap corona kembali meningkat menjadi 401 kasus. 

"Apalagi bila kita melakukan monitoring di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang mengurusi pemakaman maka ada, sampai dengan kemarin itu jumlah yang meninggal dimakamkan dengan cara COVID-19 ada 401 kasus, Pak," jelas Anies kepada Ma'ruf, Kamis (2/4).

Terkait pemakaman jenazah positif corona, Pemprov DKI telah menyiapkan lokasi khusus. Salah satunya adalah TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur.(*)

Dokter IDI yang Meninggal karena Corona, Sempat Rawat Menhub Budi Karya


DEMOKRASI.CO.ID - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kembali berduka setelah tiga dokter dinyatakan meninggal dunia karena terinfeksi virus corona SAR-CoV-2. Salah satunya ialah dr. Ketty Herawati Sultana.

Ia merupakan dokter yang sempat turut merawat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di RS Medistra, Jakarta Selatan.

Menhub diketahui menderita COVID-19 dan menjalani perawatan di rumah sakit tersebut. Budi kemudian dirujuk ke RSUD Gatot Subroto dan hingga kini menjalani perawatan di sana.

Humas IDI, dr. Halik Malik mengucapkan bela sungkawa atas kepulangan rekan sejawatnya itu. Ia mengungkapkan dr. Ketty merupakan dokter umum yang bertugas di RS Medistra.

"Sehari-harinya beliau dokter umum di perawatan RS Medistra itu termasuk ikut merawat Menhub Budi Karya sebelum dirujuk ke RSPAD. Jadi sehari-harinya bekerja di RS Medistra," kata Halik saat dikonfirmasi, Sabtu (4/4).

Ucapan belasungkawa dari IDI untuk dokter yang meninggal karena menangani pasien corona. Foto: Instagram/@ikatandokterindonesia

Sepengetahuan Halik, dr. Ketty telah menjalani perawatan selama 7 hari. Namun, kondisinya terus menurun hingga kemudian dinyatakan meninggal dunia.

Menurut Halik, dr. Ketty sudah sempat tes swab dan hasilnya ia positif COVID-19.

Selain dokter Ketty, dua dokter lainnya yang diumumkan meninggal dunia oleh IDI ialah dr. Bernedette Albertine anggota IDI cabang Makassar dan dr. Lukman Shebubakar anggota IDI cabang Jakarta Selatan.

Ucapan belasungkawa dari IDI untuk dokter yang meninggal karena menangani pasien corona. Foto: Instagram/@ikatandokterindonesia

Mereka berdua berstatus PDP. Halik menyebut dr. Bernedette belum sempat dilakukan swab. Sementara untuk dr. Lukman, sempat dirawat dua minggu namun belum ada yang menyampaikan status hasil laboratoriumnya.

"Saya rasa kalau di Primer kemudian dirujuk ke RS Persahabatan dengan masa rawat panjang sudah di-swab. Cuma kami belum menerima hasil swab-nya. Jadi sekali lagi untuk konfirmasi tes swab-nya itu datanya di pemerintah dari Dinkes diberikan ke rumah sakit. Jadi tidak semua sejawat bahkan keluarga tahu," kata Halik.

Kabar duka ketiga dokter tersebut menambah jumlah kematian tenaga medis akibat virus corona. Setidaknya IDI mencatat 16 anggotanya meninggal dunia, baik yang berstatus PDP maupun positif COVID-19. [kumparan]

Jarang Disorot Media: Diam-diam Prabowo Kerja Dibalik Layar Lawan Covid-19, Ini Gebrakannya


DEMOKRASI.CO.ID - Banyak yang menanyakan apa kontribusi Prabowo Subianto mantan rival Presiden Jokowi di Pilpres 2029 di tengah krisis akibat Pandemi Virus Corona atau Covid-19.

Selalu dicari selama wabah Virus Corona menyebar di Indonesia, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto rupanya bekerja diam-diam di belakang layar.

Setelah sebelumnya Ketum Gerindra itu mendatangkan alat medis dari China, kini Prabowo Subianto akan kembali membawa bantuan untuk penanganan Corona di Indonesia.

Semenjak Corona masuk di Indonesia awal Maret kemarin, keberadaan Prabowo Subianto sangat sunyi dari sorotan.

Disaat orang-orang mempertanyakannya, tiba-tiba Prabowo Subianto muncul memerintahkan pesawat Hercules untuk menjemput alat medis di China.

Dan sekarang, mantan rival Jokowi di Pilpres 2019 itu akan mendatangkan jubah perang lawan Corona, jumlahnya capai ratusan ribu alat medis

Ini terlihat dari postingan ajudan Prabowo Subianto, Rizky Irmansyah, Rabu (1/4/2020).

Dalam postingannya itu, Rizky menuliskan Prabowo Subianto bersama Kementerian Pertahanan akan terus berkontribusi bersama pemerintah dan pihak-pihak lainnya untuk mengupayakan pandemi Virus Corona bisa segara berakhir.

Termasuk berdiskusi tentang langkah apa selanjutnya kepada Presiden maupun lintas menteri.

"Langkah - langkah pencegahan juga terus kita lakukan dengan berdiskusi hingga mengambil langkah real ke berbagai pihak, ke Presiden RI, Lintas Menteri, BNPB, dokter, tenaga medis, swasta dan pemerintahan hingga dalam dan luar negeri," ujar Rizky Irmansyah.

"Bukan hanya itu, langkah-langkah inisiatif dari Pak Prabowo beserta jajaran juga terus diambil dan dieksekusi dengan baik," imbuhnya.

Dirinya mengatakan total 100 ribu alat kesehatan yang terdiri dari APD, masket dan alat pendukung lainnya akan segera tiba di Tanah Air.

Nantinya, alat kesehatan tersebut bisa langsung didistribusikan ke rumah sakit-rumah sakit, ataupun pihak-pihak lain yang membutuhkan terkait penanganan Virus Corona.

"Seperti dalam waktu dekat Pak Prabowo akan kembali menjemput dan mendatangkan 100.000 APD, masker, dan alat2 pendukung kesehatan lainnya untuk didistribusikan ke rumah sakit, dokter, tenaga medis, relawan dan pihak-pihak yang turut serta berjuang dalam peperangan melawan corona," ungkapnya.

Lebih lanjut, Rizky Irmansyah berharap Indonesia mampu melewati kondisi kelam ini.

Dirinya juga meminta masyarakat untuk menjaga kesehatan dan mendoakan para pemimpin selalu dalam keadaan sehat dan diberikan keselamatan dalam bertugas.

"Mari kita doakan, agar para Pemimpin kita diberikan kesehatan dan keselamatan selama bertugas.
Dan yang paling penting adalah semoga Indonesia kita lekas sembuh dan kembali bangkit," pungkasnya. [Tribunnews]

Marwan Batubara: Sebagai Bukti Bukan Pemimpin Boneka, Jokowi Harus Berani Tindak Luhut Binsar Pandjaitan


DEMOKRASI.CO.ID - Terkait kritikan eks Menteri BUMN Said Didu dan ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri, Presiden Joko Widodo diminta bertindak tegas terhadap Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Direktur Indonesian Resources Studies, (IRESS) Marwan batubara menilai Luhut merupakam sosok yang berbahaya di dalam pemerintahan Joko Widodo. Marwan meyakini, Jokowi memahami bagaiaman publik saat ini tengah menyorot sepak terjang Luhut dalam pemerintahannya.

Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, kata Marwan, Jokowi harus bertindak tegas dan membuktikan kepada masyarakat bahwa dia bukanlah petugas partai dan pemimpin boneka.

"Oleh sebab itu, sebagai pemimpin tertinggi, Jokowi harus segera bertindak terhadap LBP (Luhut Binsar Pandjaitan). Hal ini juga sekaligus untuk membuktikan bahwa Jokowi bukan hanya Petugas Partai atau pemimpin boneka!," demikian kata Marwan Batubara, Sabtu (4/4).

Marwan mengaku sependapat dengan kritikan Said DIdu dan Faisal basri bahwa Luhut lebih berbahaya dari Coronavirus-19 (Covid-19). Meski demikian, apa ayng dilakukan oleh LUHut tetap dibawah pertanggung jawaban Jokowi sebagai pemimpin tertinggi.

"LBP itu punya Boss yang namanya Jokowi. Apa pun bahaya yg telah ditimbulkan oleh sikap dan kebijakan LBP, maka sebagai pemimpin tertinggi,  semua itu harus menjadi tanggungjawab Jokowi" demikian pendapat Marwan. (Rmol)

208 WNA Asal China Tertahan di Bandara Soekarno-Hatta, Ditolak Oleh Negaranya


DEMOKRASI.CO.ID - Ratusan Warga Negara Asing (WNA) asal China tertahan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.

Dari informasi yang terhimpun, mereka tertahan karena tidak diizinkan kembali ke negaranya oleh Otoritas Pemerintah China.

Sebanyak 208 WNA asal China tersebut rencananya kembali ke negara asalnya menggunakan pesawat charter Garuda Indonesia GA-8900 tujuan Guangzhou, China Jumat (3/4/2020) kemarin.

Padahal paspor dari ratusan WNA tersebut sudah dicap clearance oleh Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta.

Harusnya mereka tinggal terbang ke China karena sudah berada di boarding lounge Terminal 3.

Namun, cap clearance atau tanda keluar dari negara Indonesia tersebut dibatalkan oleh pihak Imigrasi Bandara Soekarno menyusul adanya pembatalan penerbangan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta, Saffar Muhammad Godam pun membenarkan informasi tersebut.

"Benar, bahwa pada tempat dan waktu tersebut telah dilakukan pembatalan keberangkatan terhadap 208 warga negara Tiongkok," ujar Godam saat dikonfirmasi, Sabtu (4/4/2020).

WNA China yang gagal pulang ke negara asalnya tersebut terdiri dari 205 orang penumpang dewasa dan tiga orang infant (bayi).

Godam membenarkan, pembatalan kepulangan ratusan WNA China tersebut karena tidak mendapat persetujuan dari Otoritas Pemerintah China.

"Informasi sementara terakit pembatalan penerbangan yang sedianya mengangkut mereka (WNA China) karena belum mendapat persetujuan dari otoritas Pemerintah China," jelas Godam.

Sebagai informasi, seluruh penerbangan dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta sudah dihentikan sejak 5 Februari 2020 karena pandemi Virus Corona atau Covid-19. [tribunnews]

Tewas Kecelakaan Tunggal, Wakil Jaksa Agung Arminsyah Disebut Pacu Nissan GT-R hingga 220 Km/jam


DEMOKRASI.CO.ID - Arminsyah Wakil Kejaksaan Agung yang tewas akibat kecelakaan tunggal di Tol Jagorawi Kilometer 13 diduga menggendari mobil Nissan Skyline GT-R dengan kecepatan tinggi.

Dari informasi yang diperoleh redaksi Sabtu (4/4) orang nomor dua Korps Adhiyaksa itu memacu gas mobil sport keluaran Jepang itu mencapai 220 kilometer per/jam.

Dari informasi yang didapat, mobil yang dibanderol dengan harga Rp 1.45 miliar itu bukan milik Arminsyah.

Wakil Kepala Jaksa Agung Arminsyah dipastikan meninggal dalam kecelakaan mobil di lajur Tol Jagorawi di Kilometer 13 B yang mengarah ke Jakarta.

Arminsyah, yang diketahui mengendarai mobil sport berkecepatan tinggi Nissan Skyliner GT-R datang dari arah Selatan atau dari Bogor mengarah ke Jakarta.

Tepat disekitar Kilometer 13 B, mobil sport berkelir putih yang berada di lajur empat diduga menabrak pembatas media tengah jalan hingga menyebabkan kendaraan terbakar.[rm]

Bahan Desinfektan yang Ditemukan Alvin Lie di Bandara Juanda Ternyata Hanya untuk Hewan


DEMOKRASI.CO.ID - Anggota Ombudsman RI Alvin Lie menemukan dua kejanggalan di Bandara Internasional  Juanda di Surabaya, hari ini (Sabtu, 4/4).

Pertama, masih ada bilik desinfektan yang ditempatkan di Terminal 1 Bandara Juanda.

Semestinya, kata Akvin Lie kepada redaksi, penggunaan bilik desinfektan seperti ini sudah dihentikan setelah Direktorat Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan mengeluarkan Surat Edaran No. HK. 02.02/III/375/2020 hari Jumat kemarin (3/4). Di dalam Surat Edaran itu disebutkan, penggunaan bilik sterilisasi seperti itu justru berpotensi menimbulkan gangguan pada kulit dan sistem pernafasan. 

Kedua, setelah ditelusuri, bilik desinfektan di Bandara Juanda menggunakan cairan yang hanya untuk hewan. Nama cairan itu Prodestan.

Kepada redaksi, Alvin Lie mengirimkan dua foto yang didapatnya dari petugas Angkasa Pura I di Bandara Juanda. Pertama gambar kardus Prodestan kemasan 12 jerigen yang masing-masing jerigen berisi 1 liter cairan Prodestan. 

Foto kedua brosur yang menjelaskan kandungan Prodestan. Disebutkan bahwa Prodestan mengandung 10 persen Benzalkonium chloride yang ampuh membasmi mikroorganisme dan aman untuk desinfektasi kandang, lingkungan, mesin tetas, hingga air minum.

Juga disebutkan bahwa Prodestan digunakan sebagai deinfektan dan antiseptik pada peternakan, laboratorium, dan klinik hewan.

Di pojok kiri kanan, di bawah gambar jerigen Prodestan, tertulis penjelasan tegas: obat hanya untuk hewan.

“Saya khawatir ada perbedaan antara apa yang diputuskan sebagai kebijakan dengan apa yang dilaksanakan di lapangan,” ujar Alvin Lie kepada redaksi beberapa saat lalu.

Mengenai kedua foto itu, dia kembali mengatakan mendapatkannya dari petugas Angkasa Pura I sebagai bukti bahwa mereka menjalankan perintah Walikota.

“Saya mendapat foto tersebut dari Angkasa Pura I  selaku pengelola bandara, sebagai bukti bahwa mereka hanya melaksanakan perintah Walikota menggunakan cairan sesuai standar Pemerintah Kota. Tidak jelas apakah didrop oleh Pemkot atau harus beli sendiri,” demikian Alvin Lie.

Sementara itu, seperti diberitakan RMOL Jatim, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Pemkot Surabaya, M. Fikser, mengatakan Pemkot Surabaya memastikan bahwa kandungan yang ada di dalam cairan disinfektan, baik yang disemprot maupun yang terdapat dalam bilik sterilisasi aman.

“Bahan yang kita gunakan itu sudah ada rilisnya dari Unair (Universitas Airlangga) dan sekarang akan dari ITS (Institut Teknologi Surabaya) ya,” ujarnya.

Namun M. Fikser belum menjelaskan tentang penggunaan bahan dalam bilik sterilisasi di Bandara Juanda. [rm]

16 Juta Orang Akan Mati Jika Herd Immunity Alamiah Diterapkan


DEMOKRASI.CO.ID - Peperangan antara virus dengan manusia adalah soal adu cepat siapa yang lebih dulu bisa beradaptasi: virus dengan mutasi genetiknya atau manusia dengan kekebalan tubuhnya. Vaksin diciptakan agar manusia memenangkan pertempuran tersebut.

Sebelum abad ke-18 gambaran dunia terlalu kelam akibat serangan berbagai wabah penyakit. Kala itu penawar belum ditemukan, dan manusia sepenuhnya bergantung pada keajaiban sistem imun untuk melindungi diri dari penyakit. Infeksi virus ringan sangat mungkin membikin kematian bagi manusia.

Ketika Inggris dilanda epidemi cacar pada 1790-an, sebanyak 30 persen orang meninggal akibat penyakit menular ini, terutama anak-anak. Mereka yang sembuh harus rela kehilangan penglihatan, atau memiliki bekas luka di seluruh badan. Kondisi Inggris saat itu mungkin lebih buruk dari hari ini, ketika dunia menghadapi COVID-19.

Ilmu kesehatan masih sangat terbatas dan belum banyak obat ditemukan untuk kasus penyakit akibat virus. Penemuan vaksin oleh seorang dokter Inggris bernama Edward Jenner pun tak mampu meredakan wabah karena uji cobanya dianggap tidak etis.

Ketika wabah cacar tengah merebak, Jenner melakukan percobaan kontroversial yang justru membuka gerbang ilmu pengobatan modern. Ia mengamati anomali pada pemerah susu sapi, dampak cacar pada mereka paling banter hanya serupa efek kemerahan di badan.

Suatu hari Jenner mengambil sampel kemerahan di tangan seorang pemerah susu dan menempelkannya di luka James Phipps (8 tahun). Phipps terserang cacar, tapi tidak berlangsung lama. Setelah ia sembuh Jenner kembali melakukan percobaan serupa tapi Phipps menjadi kebal.

Setelah diamati, ternyata para pemerah susu terbebas cacar karena terpapar virus tersebut dari sapi perahan. Dalam intensitas rendah (lewat aktivitas memerah susu) infeksi virus cacar jadi tidak menimbulkan risiko kesehatan tinggi. Asal usul istilah vaksin kemudian diambil dari bahasa Latin “vacca” yang berarti sapi.

Tubuh manusia sejatinya memiliki mekanisme unik untuk menangkal berbagai patogen berbahaya seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Respons imun punya fase bawaan dan adaptif untuk menangkal patogen. Seperti dilansir dari laman Nature, patogen menginvasi tubuh lewat luka terbuka atau mukosa.

Ketika sudah masuk ke dalam tubuh, patogen akan memperbanyak diri dan memiliki misi untuk merusak sel dalam tubuh, alias membikin penyakit. Namun mereka akan dihadang oleh makrofag (sel pada jaringan di darah putih) sebagai garda depan penjaga tubuh. Makrofag kemudian mengundang bala bantuan bernama neutrofil.

"Tentara" imun lapis kedua ini bertugas mencegah patogen membuat kerusakan lebih lanjut seperti infeksi dan penyakit. Jika peperangan masih sengit, maka sel dendritik yang sedari awal mengawasi jalannya perang akan memanggil pasukan tambahan berupa antigen. Kemudian Sel T dan Sel B maju ke medan perang melawan pantogen, mereka memproduksi senjata berupa antibodi untuk melumpuhkan musuh.

Ketika para "tentara" menang melawan musuh, sel tubuh yang mati akibat perang tumbuh kembali. Sementara sel imun yang sudah selesai bertugas akan bunuh diri. Tapi mereka meninggalkan sel memori yang merekam ciri-ciri musuh, sel memori ini akan mengenali dan membunuh musuh yang sama di masa mendatang dan membentuk kekebalan.

Memahami Herd Immunity

Wabah penyakit akibat infeksi virus akan hilang ketika mayoritas populasi kebal, dan individu berisiko terlindungi oleh populasi umum. Dengan begitu virus akan sulit menemukan host atau inang untuk menumpang hidup dan berkembang. Kondisi itu disebut dengan Herd Immunity atau kekebalan kelompok.

Untuk mencapai kekebalan kelompok, mayoritas populasi harus sembuh dari infeksi patogen agar sel memori imun merekam ciri-ciri patogen penyebab penyakit. Caranya bisa ditempuh dengan vaksinasi atau membiarkan tubuh mendapat paparan penyakit secara alami.

Ketika pandemik flu 1918 atau familiar disebut flu spanyol, dunia pernah dengan terpaksa menjalani langkah alami membentuk herd immunity. Penyakit ini dipicu oleh infeksi virus influenza, terjadi dari Maret 1918 hingga Juni 1920. Sekitar 500 juta orang atau sepertiga populasi dunia terinfeksi virus ini. CDC memperkirakan jumlah kematian mencapai 50 juta di seluruh dunia.

“Tak ada vaksin, upaya pengendalian terbatas pada isolasi, karantina, menjaga kebersihan, memakai disinfektan, dan pembatasan. Itupun tidak merata,” tulis CDC.

Kekebalan kelompok dari infeksi alami berisiko menimbulkan sakit parah bahkan kematian. American Heart Association bahkan mengatakan pemulihan infeksinya memakan waktu lama hingga hitungan bulan bahkan tahunan. Bayangkan berapa banyak negara harus menanggung kerugian dengan menempuh cara ini.

“Penyebaran infeksi ke kelompok berisiko tinggi tak bisa dibatasi. Beberapa orang yang terinfeksi akan mengembangkan penyakit sangat parah, dan sebagian akan mati,” ungkap Paul Hunter, seorang profesor dokter di Inggris.

Sebaliknya vaksin meminimalisir risiko tersebut karena patogen telah dilemahkan, diuji coba, dan terjamin aman. Dengan vaksinasi, penyebaran infeksi kepada kelompok berisiko bisa ditekan dengan memilih kelompok kuat untuk dijadikan populasi kebal. Namun perlakuan ini nampaknya belum bisa diterapkan untuk kasus COVID-19 karena vaksinnya belum ditemukan.

Kekebalan dari Infeksi Alami Bukan Pilihan

Populasi untuk kekebalan kelompok pada tiap penyakit berbeda persentasenya. Sebagai gambaran salah satu penyakit menular, satu orang dengan campak bisa menginfeksi 20 orang lainnya. Jika ingin mencapai kekebalan kelompok maka cakupan target vaksinnya harus mencapai 95 persen.

Kemudian gondongan. Meskipun relatif jinak, setiap orang dengan infeksi gondongan bisa menularkan virus kepada 10-12 orang lain. Kekebalan kelompok bisa dibentuk asal 92 persen populasi kebal. Sementara flu rata-rata hanya menginfeksi 1,3 orang, sehingga kekebalan kelompoknya cukup hanya 25 persen saja.

Lalu bagaimana dengan COVID-19?

Infeksi SARS-CoV-2 pada satu orang diperkirakan dapat menular kepada 2-3 orang lain. Rata-rata algoritma kekebalan kelompoknya harus mencapai 50-67 persen populasi. Dengan jumlah penduduk 271 juta jiwa (proyeksi 2020), Indonesia perlu membuat 182 juta rakyatnya terinfeksi dan membentuk herd immunity.

Dari jumlah tersebut, sekitar 10 persen termasuk dalam infeksi yang harus mendapat penanganan khusus. Artinya 18,2 juta rakyat harus masuk rumah sakit. Dihitung dari persentase kematian sebesar 8,9 persen, maka Indonesia akan kehilangan sekitar 16 juta jiwa.

Jika diasumsikan serupa wabah flu spanyol yang datang dalam tiga gelombang, maka tiap gelombang COVID-19 bisa memakan korban meninggal lebih dari 5 juta orang. Tentu kita tak mau statistik tersebut menjadi kenyataan. Dari sudut pandang epidemiologis, tingkat infeksi COVID-19 harus diturunkan setara flu, sekitar 1,3 orang.

Langkahnya dilakukan dengan menciptakan jarak interaksi dan mengurangi kontak sehingga jumlah orang yang terinfeksi bisa ditekan. Pola interaksi semacam ini harus terus dipertahankan sampai wabah usai atau vaksin ditemukan. Ketika saat itu tiba kita bisa merayakannya dengan kembali bekerja, bertemu keluarga, atau sekadar nongkrong bersama teman. [tirto]

Jokowi Marah, Lockdown di Tegal Cuma Bertahan 3 Hari


DEMOKRASI.CO.ID - Pemerintah Kota Tegal Jawa Tengah menetapkan lockdwon sejak 30 Maret 2020 untuk mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19.

Kota Tegal berencana melakukan lockdown selama 4 bulan, mulai 30 Maret hingga 30 Juli 2020.

Namun lockdown hanya bertahan tiga hari. Akses jalan yang sebelumnya diblokade, kini dibuka kembali.

Kabarnya, blokade dibuka lantaran Presiden Jokowi marah dengan penetapan lockdown di Tegal tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat.

Pemerintah Kota Tegal telah membuka blokade movable concrete barrier (MCB) beton penutup jalan di beberapa ruas jalan pada Kamis (2/4/2020) malam.

Ada lima ruas jalan yang sebelumnya diblokade, kini dibuka kembali, yakni Jalan Proklamasi depan kantor Dinas Kesehatan Kota Tegal, Jalan Sultan Agung depan RSUD Kardinah, Jalan Teuku Umar perbatasan wilayah Kota dan Kabupaten Tegal, Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Perintis Kemerdekaan.

Pembongkaran dilakukan dengan memindahkan beton yang menutup jalan menggunakan crane.

Pembukaan akses jalan yang semula diblokade ini atas perintah Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono.

Para petugas dari Dinas PUPR, Dinas Perhubungan Kota Tegal dibantu dari Satlantas Polres Tegal Kota diterjunkan pada pembukaan jalan ini.

“Atas perintah Wali Kota,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Tegal Hervyanto tanpa memberikan penjelasan lebih gamblang mengenai tujuan pembongkaran.

Selain pembongkaran beton di sejumlah jalan, Pemerintah Kota Tegal juga melepas seluruh baliho yang bertulisan ‘Kota Tegal Local Lockdown’ yang terpasang di sejumlah titik strategis.

Sebelumnya, sebuah pesan berantai, mengatasnamakan Hengki Halim dari Kantor Staf Presiden (KSP) beredar melalui aplikasi percakapan WhatsApp serta media sosial Facebook.

Dalam pesan berantai itu disebutkan Presiden Jokowi marah dan memberikan teguran keras kepada tiga kepala daerah yang melakukan lockdown, yakni Gubernur Kalimantan Timur, Wali Kota Tegal, dan Wali Kota Tasikmalaya.

Tiga pimpinan daerah itu ditegur karena memberlakukan karantina wilayah (lockdown) tanpa berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Namun kabar itu ditepis oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwipayana.

Melalui akun instagramnya @dwipayananari menyatakan narasi terkait pemberian sanksi kepada kepala daerah yang menerapan lockdown itu termasuk informasi bohong atau hoaks.

Ari Dwipayana memuat klarifikasi yang dikutip dari Laporan Isu Hoaks Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Keterangan Kominfo itu mengutip pernyataan Deputi Bidang Komunikasi Politik Diseminasi Informasi KSP, Juri Ardiantoro.

Presiden Jokowi, menurut Juri dalam laporan itu, tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang termuat dalam narasi di media sosial maupun WhatsApp tersebut.

Selain itu, tidak ada pejabat atau pegawai bernama Hengki Halim yang bekerja di Istana maupun Kantor Staf Kepresidenan.

(one/pojoksatu)

Ini Video Viral Pasien Diduga Corona Merintih Sesak Napas di RS Padang Sidempuan: Kasihan Kandungan Saya, Ruangan Tak Layak


DEMOKRASI.CO.ID - Seorang pasien diduga dalam perawatan covid-19 viral di media sosial Facebook lantaran mendapat pelayanan tidak memadai di RS Kota Padang Sidempuan.

Video berdurasi 1 menit 41 detik itu diunggah ke dalam akun Facebook pribadi Erni Aqilah Abyan sehingga mendapat respon ribuan orang.

Erni, di video itu, mengaku sesak lantaran hingga dua jam minta air minum tak kunjung datang.

“Ini ruangan RS yang tidak layak dipakai. Minta minum saja dua jam kemudian baru datang. Sesak ya Allah,” ucap Erni merintih kesakitan sesak nafas.

Dia pun mengatakan bahwa asupan makanan dan minuman yang minim dari RS terkait tidak layak sebagaimana mestinya seorang pasien yang sedang sakit.




“Ini gimana orang mau makan, nasinya keras. Orang yang sehat aja gak bisa makan ini. Apalagi saya yang lagi sakit,” ucapnya penuh lirih.

Erni mengaku sedang hamil sehingga khawatir akan kesehatan bayi yang dikandungnya. Bahkan ia sampai meminta kepada Wali Kota untuk mendapat rujukan rumah sakit yang lebih layak.

“Untuk bapak walikota Padang Sidempuan tercinta, BPK Irsan tolong lah pak kasi kan kesempatan saya di rujuk ke Medan di rumah sakit yg lebih layak lagi, dr pada rumah sakit umum kota padang Sidempuan ini, kasian kandungan saya, fasilitas dsini juga krg memadai, klo saya tahankan lama2 dsini yg ada saya cepat2 mati konyol,” ujarnya.

“Saya hanya ingin yg terbaik utk kesehatan dan kandungan saya,,,, sesak saya semakin parah dsini pak…… Tolong perbantukan rujukan saya… Terimakasih,” katanya lagi.

“Ini ruangan RS Kota Padang Sidempuan. Sesak ya Allah. Minta minum saja dua jam baru datang ya Allah. Tuhanku. Sesak ya Allah, tolong bang,” ujar Erni Aqilah Abyan lewat unggahan video Facebook (FB) pribadinya yang telah dilike ribuan pengguna FB dan kolom komentar membanjiri akunnya itu.

Kolom komentar Erni pun banjir doa dari sejumlah rekan yang tak tega melihat kondisinya.

“Semoga hasilnya negatif adek cantikku😭😭😭 gak kuat liat kondisimu,,, semangat y dek.. Jadikan semua pelajaran dalam hidup… Tetap berbaik sangka padaNya Allah swt… Tetap semangat y dekku😭😭😭 Sembuhkanlah yaa Allah… Aamiin YRA,” ujar Eva Santy Rambe.

(sta/rmol/pojoksatu)

Media Asing Soroti Lonjakan Kematian di Jakarta yang Dicurigai Anies


DEMOKRASI.CO.ID - Jumlah penguburan orang meninggal di Jakarta meningkat tajam pada bulan Maret 2020. Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Anies Rasyid Baswedan curiga lonjakan angka kematian itu mengindikasikan bahwa jumlah korban jiwa akibat virus corona baru, COVID-19, mungkin lebih tinggi daripada yang dilaporkan secara resmi.

Paparan sang gubernur menjadi sorotan Reuters, media asing yang berbasis di Amerika Serikat (AS). Media itu meninjau statistik dari Dinas Pertamaman dan Hutan Kota DKI Jakarta—membawahi urusan kehutanan, pelayanan pertamanan dan pemakaman—bahwa hampir 4.400 penguburan terjadi pada bulan Maret. Angka itu, 40 persen lebih tinggi dari bulan apa pun sejak Januari 2018.

Total penguburan tertinggi kedua selama periode itu adalah Maret 2019, ketika hampir 3.100 orang dimakamkan.

Ibu Kota ini telah menjadi pusat infeksi COVID-19 di Indonesia. Menurut data pemerintah pusat, ada 971 kasus dan 90 kematian di Jakarta. Angka itu kira-kira setengah dari total kasus dan kematian nasional.

Gubernur Anies dan beberapa ahli kesehatan masyarakat mencurigai jumlah kasus infeksi dan kematian di Jakarta yang dilaporkan saat ini karena salah satu tingkat tes COVID-19 terendah di dunia.

"Ini sangat mengganggu," kata Anies kepada Reuters, Jumat, merujuk pada statistik pemakaman. "Saya berjuang untuk menemukan alasan lain selain kematian COVID-19 yang tidak dilaporkan."

Seorang pejabat senior Departemen Kesehatan tidak menanggapi panggilan telepon dan pesan yang meminta komentar tentang statistik pemakaman. Seorang juru bicara Presiden Joko Widodo tidak menanggapi permintaan komentar.

Angka-angka dari Dinas dan Hutan Kota tidak mengidentifikasi penyebab kematian yang melonkak tajam tersebut, tetapi tidak ada epidemi baru yang dilaporkan di Jakarta selama periode tersebut dan juga tidak ada bencana alam besar.

Hingga Jumat kemarin, Kementerian Kesehatan Indonesia melaporkan jumlah total infeksi COVID-19 adalah 1.986. Sedangkan total kematian akibat COVID-19 adalah 181 jiwa, angka terbesar di Asia selain China.

Dalam sebuah wawancara pada hari Kamis, sebelum Anies membuat komentarnya, juru bicara pemerintah untuk krisis COVID-19; Achmad Yurianto, membela sistem pelaporan dan tes COVID-19 yang sudah dijalankan.

Dia mengatakan pemerintah pusat mendasarkan data pada hasil laboratorium menggunakan metode polymerase chain reaction (PCR) yang akurat. Dia tidak menanggapi permintaan untuk mengomentari angka pemakaman yang dicurigai Anies.

Protokol Penguburan

Menurut Kantor Gubernur DKI Jakarta yang dikutip Reuters, staf rumah sakit dan pengurus di Jakarta telah mengambil tindakan pencegahan khusus terhadap jenazah 438 orang yang mereka duga meninggal akibat COVID-19 antara 6 Maret hingga 2 April.

Protokol berarti jenazah didesinfeksi dan dibungkuas dalam plastik, bukan dengan kain kafan seperti pemakaman dalam Islam. Indonesia adalah negara mayoritas Muslim terbesar di dunia.

Indonesia sedang memerangi wabah COVID-19 dengan memperkenalkan kebijakan social distancing, tetapi Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menentang langkah-langkah keras seperti lockdown yang diadopsi di banyak negara termasuk tetangga Indonesia.

Presiden Widodo mengatakan bahwa dia ingin melindungi orang miskin dari dislokasi ekonomi dan merasa bahwa orang-orang Indonesia kurang disiplin untuk menerima tindakan karantina yang keras.

Sedangkan Anies memberlakukan tindakan lebih keras di Jakarta, di mana ia telah mengumumkan keadaan darurat, di mana sekolah-sekolah serta banyak toko dan bisnis tutup.

Tetapi seruannya untuk larangan perjalanan bus dari Jakarta ke daerah lain di Indonesia dalam upaya untuk menghentikan penyebaran virus telah ditolak oleh pemerintah pusat.(*)

Said Didu Diancam Dipolisikan Luhut, Adhie Massardi: Penjara Dikosongkan Memang Buat Kita-kita


DEMOKRASI.CO.ID - Saat Menkumham Yasonna Laoly berupaya membebaskan narapidana, Menko Marves Luhut Panjaitan mengancam mempolisikan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu.

Juru bicara Menko Luhut, Jodi Mahardi, menuntut Said Didu minta maaf kepada Luhut terkait komentar Said Didu di kanal YouTube soal penanganan virus Corona di Indonesia.

"Bila dalam 2x24 jam tidak minta maaf, kami akan menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku," kata Jodi Mahardi kepada wartawan (03/04).

Pihak Luhut mempermasalahkan video yang diunggah di akun Said Didu, dengan tajuk “'MSD: Luhut Hanya Pikirkan Uang, Uang, dan Uang”. Dalam video yang diunggah pada 27 Maret 2020 itu Said Didu  mengatakan Luhut ngotot agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak 'mengganggu' dana untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Upaya pihak Luhut ini dikecam banyak pihak. Mantan jubir Presiden KH Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi menyatakan mendukung Said Didu. Tokoh Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini juga turut mengusung hastag #WeAllStandWithSaid.

“Nah, kan. Gue kate juge ape. Penjara dikosongin memang disiapkan buat kite-kite. Gak masalah. #WeAllStandWithSaid,” tegas Adhie di akun Twitter @AdhieMassardi.

Hari ini (03/04) tagar #WeAllStandWithSaidDidu menjadi trending topic Twitter. Aktivis buruh Iyut VB di akun @kafiradikalis menulis:

“...Keren sih ini... 1. @EnggalPMT vs Raja deJure. 2. @msaid_didu vs Raja deFacto. Dua-duanya saat ini sedang diupayakan untuk dikriminalisasi. Keduanya mau dibungkam karena bersuara tentang ketidakbecusan rezim menangani Corona. #WeAllStandWithSaidDidu  #StandWithEnggalPMT.”(*)

PDP Corona, Wanita Hamil yang Keluhkan Pelayanan RS Akhirnya Meninggal Dunia


DEMOKRASI.CO.ID - Erni Aqilah Abyan, perempuan berstatus pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19 yang viral karena curhat tentang kondisinya melalui live Facebook dari RSUD Padang Sidempuan, meninggal dunia pada Sabtu pagi (4/4).

Informasi ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, yang pada Jumat malam (3/4), membantu agar Erni dirujuk dari RSUD Padang Sidempuan ke Kota Medan.

Sebelum dinyatakan berpulang, Erni yang diketahui sedang hamil, menempuh perjalanan darat sekitar 10 jam untuk sampai di ibu kota Provinsi Sumatera Utara.

"Meninggalnya tidak lama setelah sampai di ruang isolasi IGD RS Adam Malik Kota Medan. Kata direksi RS tadi, karena almarhumah adalah PDP, proses penanganan jenazahnya harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur pasien covid-19," kata Saleh.

Erni menyita perhatian publik setelah melakukan live Facebook untuk mengabarkan kondisinya yang sedang dirawat di RSUD Padang Sidempuan pada Jumat (3/4).

Oleh seorang aktivis mahasiswa di Sumut yang juga berasal dari daerah yang sama, kondisi Erni dilaporkan kepada Saleh Daulay yang merupakan wakil rakyat asal Dapil Sumut 2.

Di akun facebooknya, Erni juga menuliskan keluhan sebelum melakukan siaran langsung.

"Dada saya sudah sesak, manggil-manggil perawat saja mau minta minum 2 jam baru datang. Disuruh makan, tapi nasinya saja masih layak dibilang beras mentah. Apa itu yang pantas dimakan oleh seorang pasien???" tulis Erni.

Erni akhirnya dirujuk ke Medan, setelah Saleh berkoordinasi dengan pejabat-pejabat di Kemenkes.

Namun, nyawanya tidak tertolong meski sudah tiba di RS Adam Malik Medan. (*)

Luhut Disebut Lebih Bahaya dari Corona, Jubir: Manusia Ada Batas Kesabaran!


DEMOKRASI.CO.ID - Ekonom senior Faisal Basri kritik keras Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Faisal menyebut Luhut lebih berbahaya daripada virus corona.

Faisal sendiri tidak bicara banyak soal apa yang dia maksud Luhut lebih berbahaya dari virus corona dalam cuitannya.

"Luhut Panjaitan lebih berbahaya dari coronavirus COVID-19," cuit Faisal dalam akun Twitter @FaisalBasri, dilihat detikcom, Jumat (3/4/2020).

Merespons pernyataan ini, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) buka suara. Juru bicara Kemenko Marves Jodi Mahardi menegaskan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kini fokus menjalan tugasnya.

Jodi juga menyayangkan pernyataan-pernyataan yang bernada provokatif lewat media sosial.

"Pak Luhut fokus aja bekerja seperti biasa. Komentar-komentar yang provokatif seperti itu sangat disayangkan ya," tutur Jodi, Sabtu (4/4/2020)

Dia berharap siapapun yang memberikan pandangan seharusnya lebih bijak dan beretika. Terakhir Jodi juga mengingatkan setiap orang ada batas kesabarannya.

"Semoga ke depan para tokoh kita bisa lebih bijak, dewasa dan beretika dalam menyampaikan perbedaan pandangannya. Saya rasa itu akan bagus untuk demokrasi kita. Semua manusia ada batas kesabarannya," tegas Jodi.

Selain Faisal Basri, mantan Sekretaris Kementerian BUMN juga sempat menyerang Luhut. Dalam akun YouTube-nya, Said menyoroti persiapan pemindahan ibu kota negara (IKN) dan menghubungkannya dengan penanganan COVID-19.

Said menilai pemerintah saat ini lebih mementingkan peninggalan monumental (legacy) berupa ibu kota baru di atas permasalahan lainnya. Dia juga sempat menyebut Luhut menekan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak 'mengganggu' dana untuk pembangunan IKN baru, dan hal tersebut dapat menambah beban utang negara

Menanggapi kritik Said, pihak Kemenko Kemaritiman dan Investasi menuntut Said Didu minta maaf. Bila tidak, pihak Luhut akan memidanakan Said Didu.

"Bila dalam 2x24 jam tidak minta maaf, kami akan menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku," kata juru bicara Menko Luhut, Jodi Mahardi, lewat keterangan pers tertulis kepada wartawan, Jumat (3/4/2020).(*)

Friday, 3 April 2020

Menyerang Luhut, Said Didu Diancam Pidana, Demokrat: Buzzer Pro Istana Ini Baca Briefing Nggak?


DEMOKRASI.CO.ID - Perselisihan antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu menyedot perhatian publik.

Bagi pendukung sang menteri, pernyataan Said Didu yang menyebut Luhut hanya memikirkan uang dan uang dinilai sebagai fitnah.

Namun di sisi lain, tak sedikit yang berpandangan bahwa hal itu wajar sebagai kritikan kepada pemerintah.

Seperti yang diutarakan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Demokrat, Rachland Nashidik, melalui akun Twitternya, ia mengingatkan bahwa tak ada tudingan fitnah yang dilontarkan Luhut kepada Said Didu.

“Buzzer pro Istana ini baca briefing enggak? Pak Luhut dalam rilisnya tidak pernah menyebut Pak Didu melakukan fitnah,” kata Rachland, Jumat (3/4).

Ancaman membawa kasus tersebut ke jalur hukum yang diutarakan Jubir Luhut, Jodi Mahardi dimaknai Rachland sebagai wujud perasaan tersinggung, bukan berlandaskan fitnah.

“Pak Luhut tersinggung pada pendapat Pak Didu yang beliau anggap hinaan dan kebencian. Coba kalian cek pada ‘Kakak Pembina’,” kritiknya.

Di dalam tweet berikutnya, Rachland kemudian mengungkap informasi adanya tokoh senior yang juga mantan Menkumham, Hamid Awaluddin untuk membujuk Said Didu meminta maaf.

“Saya dengar Pak Hamid Awaluddin mendekati Pak Said Didu agar minta maaf pada Pak Luhut. Apa benar?” tandasnya.[psid]

PAN Kelewat Kesal: Situasi Begini Ngapain Mikirin Ibu Kota Baru, Coba Luhut Ngomong Dong


DEMOKRASI.CO.ID - Keputusan untuk memotong anggaran pendidikan dibanding anggaran infrastruktur maupun pemindahan Ibukota baru untuk mengatasi pandemik virus corona atau Covid-19 dinilai sebagai sikap pemerintah yang tak peka terhadap kebutuhan masyarakat.

“Ya itu artinya pemerintah enggak ada hatinya kalau begitu, enggak sensitif. Zaman begini kok masih memikirkan ibukota negara,” ucap Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PAN, Yandri Susanto, Jumat (3/4).

Di tengah wabah seperti saat ini, seharusnya pemerintah bisa mempertimbangkan hal-hal yang lebih penting, termasuk dengan mengalihkan anggaran infrastruktur yang tak memiliki urgensi ke penanganan virus corona.

Karena kata Yandri, rakyat Indonesia kini lebih membutuhkan terjaminnya kebutuhan bahan pangan, hidup sehat dan tentram, serta keperluan alat untuk mencegah terpapar Covid-19.

“Bagaimana rakyat ini makan, rakyat ini sehat, rakyat ini tentram, kebutuhan bahan pangan tersedia dengan cukup. Kita minta masker ada, alat perlindungan diri ada, itu dulu. Ngapain mikirin pemindahan Ibukota negara yang menurut saya tidak perlu,” urainya.

“Coba LBP (Luhut Binsar Panjaitan) ngomong dong kalau bisa jumpa pers, Pak Jokowi katakan dana pemindahan Ibukota atau yang berkaitan dengan Ibukota dihentikan. Itu kan bagus, sudah bisa jadi antibodi masyarakat untuk melawan Covid-19,” pungkas Yandri.[psid]

Wasekjen Demokrat: Saya Dengar Pak Hamid Mendekati Said Didu Untuk Minta Maaf Pada Luhut, Benar?


DEMOKRASI.CO.ID - Perselisihan antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu menyedot perhatian publik.

Bagi pendukung sang menteri, pernyataan Said Didu yang menyebut Luhut hanya memikirkan uang dan uang dinilai sebagai fitnah. Namun di sisi lain, tak sedikit yang berpandangan bahwa hal itu wajar sebagai kritikan kepada pemerintah.

Seperti yang diutarakan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Demokrat, Rachland Nashidik, melalui akun Twitternya, ia mengingatkan bahwa tak ada tudingan fitnah yang dilontarkan Luhut kepada Said Didu.

"Buzzer pro Istana ini baca briefing enggak? Pak Luhut dalam rilisnya tidak pernah menyebut Pak Didu melakukan fitnah," kata Rachland, Jumat (3/4).

Ancaman membawa kasus tersebut ke jalur hukum yang diutarakan Jubir Luhut, Jodi Mahardi dimaknai Rachland sebagai wujud perasaan tersinggung, bukan berlandaskan fitnah.

"Pak Luhut tersinggung pada pendapat Pak Didu yang beliau anggap hinaan dan kebencian. Coba kalian cek pada 'Kakak Pembina'," kritiknya.

Di dalam tweet berikutnya, Rachland kemudian mengungkap informasi adanya tokoh senior yang juga mantan Menkumham, Hamid Awaluddin untuk membujuk Said Didu meminta maaf.

"Saya dengar Pak Hamid Awaluddin mendekati Pak Said Didu agar minta maaf pada Pak Luhut. Apa benar?" tandasnya. (Rmol)

Dukungan Untuk Said Didu Masih Menggema, Faizal Assegaf: Harusnya Istana Bijak Dan Santun


DEMOKRASI.CO.ID - Dukungan kepada mantan Sekretaris BUMN, Said Didu makin deras di jagad media sosial. Hingga Jumat malam (3/4), tagar #WeAllStandWithSaidDidu terus ramai, bahkan menjadi trending topic di Twitter.

Setidaknya, hingga saat ini sudah ada 136 ribu pengguna Twitter yang menyuarakan dukungannya kepada Said Didu usai diancam akan dipidana lantaran mengkritik Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Panjaitan yang dinilai hanya memikirkan uang.

Seperti yang disampaikan oleh warganet Faizal Assegaf di akun Twitternya. Ia mengatakan, kritikan yang disampaikan Said Didu seharusnya ditanggapi dengan bijak, khususnya dari pihak Istana.

"Sikap kritis Pak Saidu Didu, bung Faisal Basri dan para tokoh muslim mengoreksi Luhut Panjaitan Jokowi Jokowi wajib direspons oleh Istana dengan bijak dan santun," kata Faizal Assegaf.

Hal itu dinilai lebih baik dibanding memberikan respons berupa ancaman.

"Sejauh ini toh masih sebatas kritikan. Para tokoh Islam belum serukan jihad atau gerakan revolusi!" tandasnya.

Banjiran dukungan ini tak lain berkenaan dengan pernyataan Jurubicara Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Panjaitan, Jodi Mahardi yang mengancam akan mempidanakan Said Didu.

Dalam sebuah akun Youtube, Said Didu mengatakan bahwa Luhut hanya pikirkan uang dan uang. Hal itu disampaikan Said Didu berkenaan dengan sikap Luhut yang akan tetap melanjutkan rencana pemindahan ibukota di tengah pandemik virus corona.

"Publik semua memahami Sri Mulyani kewalahan dana untuk menangani corona, sementara Luhut masih ngotot untuk tidak menganggu dana untuk pemindahan ibukota. Sebenarnya kalau seorang pemimpin harusnya memindahkan anggaran legacy pemimpin, anggaran cita-cita pemimpin untuk pribadi kedepan demi menyelematkan nyawa rakyat, kelihatannya seperti itu kira-kira," demikin kutipan komentar Said Didu yang dipersoalkan Pihak Luhut.(rmol)

Faisal Basri: Luhut Pandjaitan Lebih Berbahaya dari Virus Corona


DEMOKRASI.CO.ID - Ekonomi Faisal Basri melontarkan komentar terkait Menko Maritim dan Investasi yang juga Plt Menhub Luhut Binsar Pandjaitan. Melalui akun Twitternya, Faisal menyebut Luhut lebih berbahaya dari virus corona.

"Luhut Panjaitan lebih berbahaya dari coronavirus COVID-19," kicau Faisal, Jumat (3/4).

Awak media telah meminta izin kepada Faisal Basri untuk memberitakan Twitternya tersebut. Ia menilai fakta ini harus disampaikan kepada publik.

Faisal bahkan menyebut, Presiden Jokowi harus menyingkirkan Luhut.


"Saya rasa Presiden harus menyingkirkan virus yang lebih berbahaya ini," ujar Faisal.

Ia enggan merinci mengapa menyebut Luhut lebih bahaya dari virus corona.

Namun dari twitnya, Faisal berkomentar terkait ucapan Luhut dalam berita yang menyebut virus corona tak kuat dengan cuaca di Indonesia.(*)

Kenapa warga rohingya diusir dari negaranya

  Warga Rohingya telah mengalami pengusiran dan diskriminasi di Myanmar selama beberapa dekade. Konflik terhadap etnis Rohingya bersumber da...