Warga Rohingya telah mengalami pengusiran dan diskriminasi di Myanmar selama beberapa dekade. Konflik terhadap etnis Rohingya bersumber dari konflik sosial, etnis, agama, dan politik yang rumit di negara tersebut.
Beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa warga Rohingya diusir antara lain:
1. Diskriminasi Rasial: Pada dasarnya, warga Rohingya dianggap sebagai kelompok minoritas di Myanmar. Pemerintah Myanmar, sejak lama, telah menolak mengakui Rohingyalah sebagai warga negara Myanmar. Mereka sering dituduh sebagai imigran ilegal dari Bangladesh, masih kendati sebagian besar keluarga Rohingya telah tinggal di Rakhine (wilayah negara bagian di sebelah barat Myanmar) selama berabad-abad.
2. Konflik Bersenjata: Konflik bersenjata antara pemberontak Rohingya dan pasukan keamanan Myanmar juga berperan penting dalam pengusiran warga. Militer Myanmar telah dilaporkan melakukan kekerasan serius, termasuk pembunuhan, pemerkosaan massal, pembakaran desa, dan pengusiran paksa terhadap warga Rohingya. Hal ini telah mengakibatkan jutaan orang Rohingya mengungsi, baik di dalam negeri maupun ke negara tetangga seperti Bangladesh.
3. Sentimen Nasionalis dan Agama: Ada sentimen nasionalis dan agama yang kuat di kalangan masyarakat Myanmar yang memandang Rohingya sebagai ancaman bagi keutuhan negara dan agama Buddha. Hal ini telah menciptakan persepsi negatif terhadap Rohingyalah, yang mengakibatkan pengusiran dan diskriminasi yang sistematis.
4. Keengganan Pemerintah Myanmar: Meskipun ada tekanan dan perhatian internasional terhadap perlakuan terhadap Rohingya, pemerintah Myanmar sejauh ini menolak mengakui pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap mereka. Perlakuan negatif dan pengusiran terhadap warga Rohingya dianggap sebagai kebijakan negara bagian yang sah oleh pemerintah.
Permasalahan ini sangat kompleks dan belum menemukan solusi yang memuaskan bagi semua pihak terlibat. Seiring dengan upaya pembangunan perdamaian dan penyelesaian konflik di Myanmar, sangat penting untuk melibatkan komunitas internasional dalam mempromosikan hak asasi manusia dan mencari solusi jangka panjang yang adil untuk warga Rohingya yang mengalami penderitaan.
Tentu, berikut lebih banyak informasi mengenai pengusiran warga Rohingya:
5. Kebijakan Diskriminatif: Warga Rohingya secara sistematis menghadapi diskriminasi dari pemerintah Myanmar. Pada tahun 1982, dikeluarkan undang-undang kewarganegaraan yang secara efektif mengabaikan hak warga Rohingya untuk mendapatkan kewarganegaraan. Undang-undang ini menyebabkan sebagian besar warga Rohingya tidak memiliki akses terhadap hak-hak dasar, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan kebebasan bergerak.
6. Konflik Etnis dan Politik: Konflik antara etnis Rohingya dengan kelompok mayoritas etnis Rakhine juga memainkan peran dalam pengusiran warga Rohingya. Ketegangan sejarah antara kedua kelompok ini meliputi perseteruan sejak lama dan persaingan yang diperkuat oleh faktor politik dan ekonomi. Kondisi miskin dan ketidakstabilan di wilayah Rakhine telah memicu kekerasan dan pengusiran massal terhadap warga Rohingya.
7. Kegagalan Perlindungan Internasional: Walaupun terdapat kesadaran internasional mengenai perlakuan buruk terhadap Rohingya, upaya perlindungan mereka tidak selalu memadai. Banyak negara, termasuk negara-negara tetangga seperti Bangladesh, telah mencoba menampung pengungsi Rohingya secara sementara, tetapi hal ini tidak memberikan solusi jangka panjang. Upaya diplomasi dan intervensi internasional untuk melindungi hak-hak Rohingya secara konsisten dihadapi dengan tantangan politik dan hukum yang kompleks.
8. Radikalisasi dan ekstremisme: Pengalaman pengusiran dan kekerasan yang dialami oleh warga Rohingya telah menyebabkan mereka menjadi lebih rentan terhadap radikalisasi dan ekstremisme. Beberapa individu Rohingya diyakini telah terlibat dalam kegiatan militan, sedangkan kelompok-kelompok ekstremis yang ada di kawasan tersebut dapat memanfaatkan situasi ini untuk tujuan mereka sendiri.
Penting untuk diingat bahwa perspektif mengenai masalah ini dapat beragam tergantung pada sumber informasi dan sudut pandang. Penyelesaian konflik di Myanmar dan perlindungan hak asasi manusia warga Rohingya masih menjadi tantangan yang kompleks dan memerlukan upaya kolaboratif dari semua pihak yang terlibat baik di Myanmar maupun di tingkat internasional.
